Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan antara musnahnya rumah hak tanggungan akibat tsunami dengan hapusnya hak tanggungan, dan mengkaji tentang upaya hukum yang bisa dilakukan bank selaku pihak pemegang hak tanggungan terhadap nasabah selaku pemberi hak tanggungan yang melakukan wanprestasi pasca musnahnya rumah hak tanggungan akibat tsunami.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dengan tipe penelitian terhadap kekaburan hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah: Pertama, mengenai musnahnya rumah jaminan hak tanggungan akibat tsunami dan hubungannya dengan hapusnya hak tanggungan, setelah dianalisa bahwa musnahnya rumah jaminan hak tanggungan tidak membuat hapusnya hak tanggungan, hal ini dilandaskan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dimana pada faktanya rumah yang musnah akibat tsunami masih meninggalkan tanah, atau dengan kata lain hak tanahnya masih ada. Kedua, mengenai upaya hukum yang dilakukan bank selaku pemegang hak tanggungan terhadap nasabah selaku pemberi hak tanggungan yang wanprestasi pasca tsunami, pihak bank bisa melakukan 3 upaya hukum. Pertama, melakukan langkah langkah restrukturisasi (Rescheduling, reconditioning dan rectructuring). Kedua, melakukan eksekusi tanah hak tanggungan yang masih tersisa. Ketiga, melakukan klaim asuransi.