Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui kewenangan daerah beserta materi muatan yang semestinya dalam mengatur tentang Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah dan Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah Kota Banjarbaru.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Landasan pengaturan izin peruntukan dan penggunaan tanah adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 61 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pada ketentuan Pasal 163 ayat (1) huruf c. Kedua,Izin peruntukan dan penggunaan tanah domainnya ada pada penataan ruang bukan domain dari aturan pertanahan yang hanya sampai pada penetapan hak kepemilikan, domain penataan ruang masuk pada tataran peruntukan dan penggunaan tanah, dengan demikian pengaturan ini bersifat tambahan dari pengaturan bidang pertanahan yang menitik beratkan pada hak kepemilikan memiliki pembatasan oleh penguasa dalam hal ini negara. Ketiga, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus dicabut karena memberlakukan ketentuan tersebut sama saja dengan tidak berdasar dan melawan asas negara hukum dimana setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Keempat, Pemerintah Kota Banjarbaru semestinya cermat dalam program legislasinya agar peraturan seperti Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah itu dibuatkan yang baru sekaligus mencabut yang telah lama. Selain itu membuat Perda harus sesuai dengan mekanisme dan tata cara pembentukan yang benar.

Kata Kunci : Perizinan,Tanah,Kota Banjarbaru