Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974sudah memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan apakah pengaturan mengenai Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek dapat diimplementasikan di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan cara pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil penelitian skripsi ini adalah: Pertama, Perjanjian Perkawinan di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, karena masyarakat Indonesia belum terlalu familiar dengan hal tersebut. Perjanjian Perkawinan sangat bagus jika dilaksanakan. Apalagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membolehkan membuat Perjanjian Perkawinan pasca nikah. Perjanjian perkawinan lebih baik dibuat dengan akta otentik agar berkekuatan hukum dan harus dibuat dihadapan Notaris yang dilanjutkan ke lembaga pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Kedua, Pengaturan Perjanjian Perkawinan yang terdapat dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek sulit untuk diterapkan di Indonesia, karena sifat pluralistik masyarakat dan hukum positif yang berlaku. Selain itu Perkawinan masih melekat erat dengan hukum adat daerah masing-masing. Tujuan dari pengaturan Perjanjian Perkawinan di Belanda itu sendiri ialah semata-mata untuk menyimpangi Community of property yang merupakan suatu sistem yang sudah lama ada di negara tersebut. Masyarakat Indonesia sangat menghormati hukum kebiasaan yang berlaku di daerahnya.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Perbandingan, Nieuw Burgerlijk Wetboek