DIGITAL LIBRARY



JUDUL:PENYELENGGARAAN PEMILU SEBAGAI SYARAT NEGARA HUKUM
PENGARANG:NOVITA FEBRIYANTI
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2020-05-27


ABSTRAK
Kata Kunci : Pemilu, Negara, Hukum.
Tujuan penulis tesis yang berjudul Penyelenggaraan Pemilu Sebagai Syarat
Negara Hukum adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep Pemilu yang
Jujur dan Adil dalam tatanan normatif dan untuk mengetahui bagaimana
membangun sistem Pemilu yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis
penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis
suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaturliteratur
dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan
permasalahan.
Temuan dari penelitian ini adalah Asas pemilu itu penting untuk
menuntun arah pelaksanaan pemilu karena asas pemilu yang dilaksanakan di
Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kondisi
sosial politik pada saat asas pemilu itu dirumuskan dalam UU Pemilu. UU
Pemilu terakhir UU No. 7 Tahun 2017 menganut asas Luber Jurdil. Akan tetapi
dalam implementasi selalu mengalami tantangan terutama oleh peserta pemilu
yang mau menang dengan cara-cara curang dan pengaturan sistem pemilihan
umum di Indonesia, selalu berubah-ubah dari masa-kemasa, sesuai dengan
keinginan para politisi, para pembuat undang-undang. Berbagai ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, mengadung
berbagai multi tafsir, Sebagai dampak negatif dari sistem pemilihan langsung di
Indonesia, adalah semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang melibatkan
para politisi baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif akhir-akhir
ini. Hal ini sangat berkaitan erat dengan efek negatif pilihan bangsa Indonesia
dalam menentukan sistem pemilihan langsung.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI