Facebook
Twitter
Youtube
Github
Forum
Pilih Bahasa
Arabic
Bengali
Brazilian Portuguese
Cina
Korea
English
Espanol
German
Indonesia
Thai
Melayu
Persia
PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Beranda Depan
Info Perpustakaan
Area Anggota
Pustakawan
Bantuan Pencarian
MASUK Pustakawan
Koleksi
Kembali
Pencarian
Pencarian
Pengarang
SEARCHING...
Subyek
SEARCHING...
ISBN/ISSN
GMD
Semua GMD/Media
Buku
Buletin
BULETIN (TEMP)
Disertasi
eBook
eJournal
Jurnal
Jurnal Internasional
Jurnal Terakreditasi
Katalog
Koleksi Khusus
Koran
Lainnya
Majalah
Majalah Ilmiah
Musik
Novel
Panduan
Pemikiran Teologi dan Filsafat
Readings On Islam In Southeast
Referensi
Sejarah Kerajaan Banjar
Skripsi
SKRIPSI (TEMP)
Tarikat Sufiyah Islam Dalam Pe
Text
The Laws Of Marriage And Divor
Thesis
Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanj
Type Buku
Video
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
2
BUKU
Cet. 1
FIKSI
Jenis Koleksi
JURNAL
JURNAL INTERNASIONAL
JURNAL TERAKREDITASI
KOLEKSI KHUSUS
MAJALAH & SURAT KABAR
REFEREN
Textbook
Tipe Koleksi
Lokasi
Semua Lokasi
GENERAL BUILDING LIBRARY
RUANG ABDURAHMAN, S.H, M.H.
RUANG BACA FAKULTAS HUKUM
RUANG KOLEKSI KHUSUS
RUANG KPK
RUANG REFERENSI
RUANG SIRKULASI
RUANG SIRKULASI Rak.1
RUANG SIRKULASI Rak.10
RUANG SIRKULASI Rak.11
RUANG SIRKULASI Rak.12
RUANG SIRKULASI Rak.13
RUANG SIRKULASI Rak.14
RUANG SIRKULASI Rak.15
RUANG SIRKULASI Rak.16
RUANG SIRKULASI Rak.17
RUANG SIRKULASI Rak.18
RUANG SIRKULASI Rak.19
RUANG SIRKULASI Rak.2
RUANG SIRKULASI Rak.3
RUANG SIRKULASI Rak.4
RUANG SIRKULASI Rak.5
RUANG SIRKULASI Rak.6
RUANG SIRKULASI Rak.7
RUANG SIRKULASI Rak.8
RUANG SIRKULASI Rak.9
Pencarian Spesifik
Ditemukan
37
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Subject :
"Pemerintahan daerah"
Permintaan membutuhkan
0.47717
detik untuk selesai
XML Result
Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara
Pengarang
: S.H Sarundajang -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Bahan Pokok Penyuluhan Hukum : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pengarang
: Departemen Kehakiman dan HAM RI -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Kumpulan Pembahasan terhadap Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Indonesia
Pengarang
: Gie, The Liang -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dalam rangka sosiolisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
Pengarang
: Widjaja, HAW. -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan Produk Hukum Daerah
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Pembentukan Produk Hukum Daerah
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Prinsip Dasar Good Governance dan Tanggung Jawab DPRD
Pengarang
: Komisi Pemberantasan Korupsi -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Otonomi dan Pembangunan Daerah
Pengarang
: Mudrajad Kuncoro -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Akses kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pasar bagi pedagang tradisional
Pengarang
: Drs. H. Achmad Fauzi Thalhah -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Aspek hukum tentang pengaturan dalam pengelolaan usaha sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan
Pengarang
: OKTORA, Lia -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Eksistensi Perastruran Mewndagri No.4/1976 tentang tata cara pelaksanaan penyerahan urusan daerash Tk.I kepada daerah Tk.II setelah ...
Pengarang
: M.Ali Amrin -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Faaaktor-faktor pendukung pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pengarang
: -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Faktor-faktor yang mendukung daerah Tk.II Kotawaringin Barat menerima otonomi daerah sesuai dengan UU No.5/1974.
Pengarang
: Aliransyah -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program inpres desa tertin ggal didesa bincau muara kec.Martapura Kab.Tk.II Banjar.
Pengarang
: Asli -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Good governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah
Pengarang
: Sedarmayanti -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Hubungan antara badan pertimbangan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di daerah tingkat I Kal- Sel
Pengarang
: Syamsul Wahidin S.H. M.S -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Hubungan pemerintahan Tk.I dengan Pemda Tk.II dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung-jawab menurut UU No.5/1974.
Pengarang
: Noornazly -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Implementasi perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 tahun 2008 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol
Pengarang
: FIRDAUS, Andhika Putera -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Kebijakan pemerintah daerah TK II dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis serta tingkat keberadaan ....
Pengarang
: Drs. Asmui -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembebasan Tanah di Sepanjang Sungai Martapura
Pengarang
: MUGIYONO -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Koordinasi instansi vertikal dan dinas daerah di Propinsi Dati I Kal-Sel
Pengarang
: Samsul Wahidin, SH, MS -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
LATIHAN Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Gambut Kabupaten Dati II Banjar Kal-Sel
Pengarang
: -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Latihan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa di kecamatan kurau daerah tingkat II kabupaten tanah laut Kal-Sel
Pengarang
: Drs. Nurmansyah Rifani -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Otonomi daerah dan daerah otonom
Pengarang
: HAW. Widjaja,WIDJAYA, HAW -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Pelaksanaan azas dekonsentrasi di wilayah kota administratif Banjarbaru.
Pengarang
: Juteriati -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Pelaksanaan fungsi camat dalam melaksanakan koordinasi di kec. Banjar Barat Kod Banjarmasin
Pengarang
: Drs. Jamaluddin -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Pelaksanaan fungsi DPRD pasca UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (studi kasus di daerah kabupaten kotabaru)
Pengarang
: SURYADI,budi -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Pelaksanaan SK Mendagri No.132 tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pembantu Bupati pada kantor Bupati Tk.II Kotabaru ...
Pengarang
: Hairuddin -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Pemerintahan Hndia Belanda di Kal-Sel
Pengarang
: Drs. Soenarto -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
PERKEMBANGAN pemerintahan di Daerah Kal - Sel
Pengarang
: -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Perspektif otonomi daerah
Pengarang
: SUJAMTO,Sujatmo -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Studi tentang sejarah perkembangan pemerintahan di daerah Kal-Sel
Pengarang
: Alex A. Koroh -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Tinjauan terhadap kepala daerah menurut UU No.18 tahun 1985.
Pengarang
: Rakhmad Khairuddin -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Untuk kerja otonomi daerah dan pembanguan ekonomi daerah di kabupaten Kotabaru
Pengarang
: Drs.H. Isran syam -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia
Pengarang
: Siswanto Sunarno -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Pemerintahan Daerah di Indonesia : Hukum Administrasi Daerah
Pengarang
: C.S.T. Kansil -
Detail Cantuman
XML Detail
Bagikan:
Informasi
Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog
Gugus Pencarian
Membuat gugus pencarian ...
