ABSTRAK

Maraknya rokok ilegal di kota Banjarmasin disebabkan adanya peningkatan tarif bea dan cukai atas rokok. Direktorat Bea dan Cukai sebagai salah satu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok di Indonesia. Jenis penelitian adalah hukum empiris dan bersifat deskriptif berupa keterangan dan penjelasan mengenai peran penyidik Bea Cukai dalam penanganan dan penyelesaian pelanggaran rokok ilegal di wilayah hukum Banjarmasin yang diuraikan kemudian dianalisa. Data pada penelitian ini terdiri dari 2 jenis yakni data primer dengan penelitian langsung ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Banjarmasin dan data sekunder berupa telaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,  Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai,  Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, dan penunjang lainnya baik dari jurnal, buku, maupun internet.Populasi penelitian didapatkan melalui survey design yaitu dengan meneliti langsung ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin dengan sampel terdiri dari 5 (lima) orang menggunakan probability sampling. Hasil dari penelitian ini adalah penyidik dalam Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Rokok Ilegal Bea dan Cukai Banjarmasin adalah Penyidik memiliki kewenangan di dalam penanganan masalah peredaran rokok ilegal khususnya di Kota Banjarmasin. Adapun wewenangnya tersebut adalah mengawasi peredaran rokok yang tidak memiliki cukai, dan menindak jika ditemukan kasus. Peranan Penyidik dalam Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Rokok Ilegal Bea dan Cukai Banjarmasin sudah bagus dengan terlihat aktifnya mereka melakukan patrol ke lapangan sehingga banyak kasus yang rokok ilegal digagalkan. Kemudian antar instansi sudah sama sama terkait sehingga memudahkan dalam melakukan tindakan menggagalkan  peredaran rokok ilegal ini.

Kata Kunci: rokok ilegal, penyidik bea dan cukai, Banjarmasin