DIGITAL LIBRARY
 | JUDUL | : | K ORUPSI UANG HASIL PORTAL LINTAS JALAN DESA DARI TAMBANG DI DESA SIMPANG KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT (StudiPutusanNomor : 12/Pid.sus - TPK/2016/PN.Bjm) |
| PENGARANG | : | RIZALDY RAMADHAN | |
| PENERBIT | : | FAKULTAS HUKUM | |
| TANGGAL | : | 2018-02-13 |
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahu
i penerapan Pasal 3
Undang
-
Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang
-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang
-
Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh majelis hakim
telah tepat. Untuk me
ngetahui putusan hakim telah memenuhi nilai kepastian,
keadilan dan kemanfaatan hukum. Tipe penelitian dalam penelitian hukum ini
dengan menggunakan pendekatan undang
-
undang
(statute approach)
. Pendekatan
undang
-
undang
(statute approach)
dilakukan dengan
menelaah semua undang
-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan
-
pandangan dan doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide
-
ide yang
melahirkan
pengertian
-
pengertian hukum, konsep
-
konsep hukum, dan asas
-
asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Maka dari pendekatan undang
-
undang tersebut akan terlihat adanya konflik norma tentang dalam studi putusan
hakim.Korupsi Uang Hasil Portal Lintas
Jalan Desa Dari Tambang Liar Di Desa
Simpang Empat Kecamatan Jorong Kabupaten Pelaihari (Studi Putusan Nomor :
12/Pid.Sus
-
Tpk/2016/Pn.Bjm).
Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa:
Pertama
,
Penerapan
Pasal oleh Majelis Hakim tidak tepat
dalam memutuskan perkara tersebut karena
dalam pasal yg diterapkan nya memuat setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang
dapat merugikan keuangan negara Akan tetapi Ketua LPM merupakan suatu
organisasi masyarakat Maka, oleh sebab itu penerapan Pasal 3 terhadap Terdakwa
yaitu sebagai Ketua LPM tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam
penegakan hukum terhadap p
elaku tindak pidana korupsi.
Kedua,
Putusan Majelis
Hakim Nomor : 12/Pid.Sus
-
TPK/2016
/PN.Bjm. Tidak memenuhi Nilai Kepastian,
Keadilan, Dan Kemanfaatan.
Karena perbuatan terdakwa merupakan suatu
kejahatan luar biasa (
extra ordinary crime )
yang seharusnya
dihukum dengan
hukuman yang berat supaya
tercapainya tujuan hukum sebagaimana mestinya
maka haruslah dalam penerapan hukuman terhadap suatu perbuatan melawan
hukum dalam suatu tindak pidana korupsi harusnya di hukum dengan seadil
-
adilnya agar tercapainya t
ujuan hukum.
Kata Kunci:
Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi ,
Extra Ordinary Crime
.
Berkas PDF
| NO | DOWNLOAD LINK |
File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI