ABSTRAK
Kata Kunci : Kedamangan dan Struktur Tata Pemerintahan
Tujuan Penelitian Tesis yang berjudul “Kedudukan Lembaga Kedamangan Dalam
Struktur Tata Pemerintahan Di Provinsi Kalimantan Tengah” adalah untuk
menganalisa dan mengkaji secara yuridis mengenai kedudukan
Lembaga Kedamangan dimasukkan dalam Struktur Tata Pemerintahan di Provinsi
Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di
Kalimantan Tengah, dan penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa dan
mengkaji secara yuridis mengenai peran, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh
seorang Damang maka dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Pemerintah mengakui eksistensi
Masyarakat Hukum Adat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah lingkup
local/daerah/kewilayahan Lembaga Kedamangan sifatnya hanya berlaku dan
berada di wilayah Kalimantan Tengah saja, berbeda dengan daerah lain yang
memberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus. Seharusnya peran, tugas dan
fungsi yang dimiliki oleh seorang Damang dapat dikategorikan sebagai Pejabat
Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa peranan Damang masih dipercaya,
diakui dan dihormati keberadaannya oleh masyarakat lokal, posisi dalam tugasnya
sangat membantu untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat secara
terus menerus dan dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah.