ABSTRAK

Fathul Mushalli (1620422310008). 2020. Implementasi Kebijakan Dana Desa (Studi Tentang Realisasi Penggunaan Dana Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat), Program Studi Magister Administrasi Pembangunan, Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing I : Dr. Andi Tenri Sompa, S. IP., M. Si., dan Pembimbing 2 : Dr. Jamaluddin, M. Si.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Desa,

Penelitian ini bertujuan menganalisis serta gambaran Memberikan gambaran tentang Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Hamak Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai variable yang dijadikan indikator dalam penelitian ini, serta didukung dengan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa :  implementasi Kebijakan Dana Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dalam hal perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan sesuai dengan ketentuan, namun dalam hal pelaksanaan realisasi penggunaan Dana Desa belum terlaksana dengan baik melihat dari Dana Desa yang telah disalurkan kepada Desa Hamak Utara sebesar Rp. 571,125,186 hanya terealisasi Rp. 221. 668. 000 atau hanya 38,81 %.

Ketidakberhasilan implementasi kebijakan ini berdasarkan Teori Edward 3 dipengaruhi oleh  : 1) Komunikasi, kurangnya komunikasi mengakibatkan kecurigaan masyarakat dalam hal pelaksanan kegiatan dana desa, 2) Sikap-sikap, sikap pelaksana kegiatan yang takut melaksanakan kegiatan mengakibatkan tidak direalisasikannya proyek dana desa, 3) Sumber Daya, kurangnya sumberdaya (tingkat pendidikan) tim pelaksana kegiatan serta kurangnya tenaga pendamping di kecamatan menjadikan kurangnya pengetahuan terhadap aturan tidak memadai dan pendampingan kegiatan dana desa menjadi tidak maksimal, dan, 4) Struktur Birokrasi, yaitu tidak adanya pembagian tugas pada tim pelaksana kegiatan serta kurangnya koordinasi mengakibatkan pelaksanaan pembangunan dengan dana desa tidak berjalan dengan baik.

ABSTRACT

Fathul Mushalli (1620422310008). 2020. The Implementation of Village Funds Policy (A Study of the Realization of Village Funds Utilization in Village of Hamak Utara, Subdistrict of Telaga Langsat), Study Program in Master of Development Administration, Postgraduate Program of Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. Andi Tenri Sompa, S.IP., M. Si, Advisor 2: Dr. Jamaluddin, M.Si.

Keyword: Implementation of Policy, Village Funds

This research was carried out to analyze and provide a portrait about the implementation of Village Funds Management in Village of Hamak Utara, Subdistrict of Telaga Langsat, Regency of Hulu Sungai Selatan.  It was also meant to identify factors that were influencing the implementation of Village Funds Policy in the Village of Hamak Utara.

The method which was used in this research was the qualitative method. Data were analyzed descriptively using a qualitative approach under variables, made indicators in this research, supported by secondary data.

Based on the research, the researcher found out that the implementation of Village Funding Policy in the Village of Hamak Utara, the Subdistrict of Telaga Langsat, the Regency of Hulu Sungai Selatan in terms of planning, administrating, reporting, and responsibility have been following the rules. Still, in terms of executing the realization, it could not be done well due to the fund distributed for the Village of Hamak Utara. Its amount was Rp. 571.125.186,-;  it was only Rp. 221.668.000,- or 38,81%  that could be realized.

This unsuccessful implementation of the policy based on the Theory of Edward 3 was affected by 1) Communication. Lack of communication makes people think suspiciously about implementing village funds. 2) Behaviours. The anxiety of the project organizer team in executing the project makes village funds projects not be realized.  3) Resources, the lack of human resources (level of education) of the project organizer team and the lack of numbers in expert companion helper in subdistrict level makes the team has little knowledge regarding rules, so that the village funds activities guidance become less maximum, and 4) Bureaucracy Structure, no clear task distribution in team which is handling the project and minimum coordination makes development using village funds works unwell.

                                                                Banjarmasin, December 23, 2020

                                  Approved by:

                                                     Head of Language Center

                                                               Prof. Dr. Fatchul Mu’in, M. Hum