Penelitian ini bertujuan untuk membahas persyaratan dan proses pembatalan
perkawinan serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut UndangUndang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kitab Hukum Kanonik. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri yang terdiri dari
badan hukum primer, badan hukum sekunder dan badan hukum tersier. Apabila
dilihat dari sifat dan pendekatannya maka termasuk penelitian preskriptif yang
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan
menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Setelah data
teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis
kualitatif. Adapun penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dan
bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Katolik agar dapat mengenal
lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan, proses beserta akibat hukumnya.
Menurut hasil penelitian, ketentuan mengenai syarat sebuah perkawinan yang dapat
dibatalkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Hukum
Kanonik pada dasarnya memiliki konsep yang sama, yaitu bahwa suatu perkawinan
dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Maka dari itu,
syarat pembatalan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari syarat sahnya sebuah
perkawinan karena dalam praktiknya syarat untuk mengajukan permohonan
pembatalan suatu perkawinan akan mengacu kembali kepada terpenuhi atau
tidaknya syarat sahnya perkawinan. Di sisi lain, peraturan yang mengatur secara
lebih mendetail mengenai akibat hokum pembatalan perkawinan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perbandingan Hukum, Undang-Undang
Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kitab Hukum Kanonik