DIGITAL LIBRARY



JUDUL:IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN HIV/AIDS
PENGARANG:Muhammad Putera Utama
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2021-03-26


ABSTRAK

Muhammad Putera Utama, D1A114210, 2019, Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian HIV/AIDS. Dibawah bimbingan Nurul Azkar dan Muhammad Nur Iman Ridwan.

            Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pengendalian HIV/AIDS dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian HIV/AIDS, yang dimana Peraturan Daerah ini merupakan kebijakan yang dibuat untuk megendalikan HIV/AIDS Di Kota Banjarmasin.

            Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kepala Seksi Penangulangan Penyakit Menular, Petugas Laboratorium dan Konselor Puskesmas Pekauman, Konselor Rumash Sakit Umum Daerah Ulin, ODHA atau Orang Dengan HIV/AIDS. Tahapan teknik analisis data : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

            Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Baanjarmasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengendalian HIV/AIDS masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor penghambat implementasi kebijakan, yakni : Dana anggaran kegiatan masih belum memadai, masih adanya premanisme, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS, tidak adanya dokter di Puskesmas, ketersediaan obat yang kurang memadai.

Saran yang dapat diberikan, Dinas Kesehatan harus mampu menyediakan dokter yang menangani penyakit HIV/AIDS di Puskesmas, Dinas Kesehatan harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian ketika hendak menuju titik yang masih rawan premanisme, sosialisasi harus diprioritaskan pada lokasi yang padat penduduk, Dinas Kesehatan harus mendiskusikan permasalahan proses penerimaan obat yang dianggap berbelit-belit kepada pihak Rumah Sakit, pemerintah Kota Banjarmasin harus menjadikan fenomena HIV/AIDS sebagai keadaan yang penting dengan memberikan dana yang cukup kepada dinas

 

Kata Kunci : Implementasi, Pengendalian, HIV/AIDS

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI