DIGITAL LIBRARY



JUDUL:Pelayanan Penetapan Status Pengengguna (PSP) Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
PENGARANG:DINI ARIANI
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2021-05-19


Dini Ariani, 1710411320011, 2021, Pelayanan Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Dibawah bimbingan Sidderatul Akbar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelayanan Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara dan untuk mengetahui faktor penghambat jalannya proses pelayanan Penetapan Status Pengguna dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. informan penelitian ini adalah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, Kepala Seksi Bidang pengelolaan kekayaan negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, staff bidang pengelolaan Kekayaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, dan pengguna Barang Milik Negara. Teknik analisa data menggunakan tahapan menurut Miles dan Huberman yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan Proses pelayanan Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin Provinsi Kalimatan Selatan telah berjalan dengan cukup baik walaupun masih terdapat hambatan dalam pelayanan Penetapan Status Pengguna. faktor penghambat jalannya proses pelayanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin adalah : (1) Kesadaran satuan kerja untuk memproses Penetapan Status Pengguna ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin Masih Rendah (2) Petugas pengurus BMN di satuan kerja kebanyakan merangkap pekerjaan di bidang lain, sehingga kurang fokus dalam mengelola Barang Milik Negara (3) Sering terjadi pergantian petugas yang tidak disertai tranfer pengetahuan yang cukup sehingga mempersulit proses edukasi (4) Belum terdapat sanksi yang tegas apabila tidak melakukan Penetapan Status Pengguna.

Kata Kunci : Pelayanan, Barang Milik Negara, Penetapan Status Pengguna

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI