KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dessy Yunita Sari

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian hukum skripsi ini yaitu untuk mengetahui kedudukan advokat sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat dan Tindak Pidana Pencucian Uang, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggunakan penjelasan untuk menggambarkan permasalahan dan kemudian dianalisa untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang dibahas.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, mengenai kewajiban Advokat dalam menyampaikan laporan atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Adanya konflik dalam PP yang terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2015 jo PP 61 Tahun 2021. Karena pada Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 jo PP 61 Tahun 2021 mengenai Advokat sebagai Pihak Pelapor. Kedua, Adanya kewajiban bagi profesi advokat untuk melaporkan suatu tindak pidana pencucian uang dengan kewajiban advokat untuk merahasiakan hubungannya dengan klien masih bertentangan dengan Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak menyebutkan Advokat sebagai Pihak Pelapor, Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan Advokat untuk merahasiakan hubungannya dengan klien, dan juga Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2015 jo PP Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengecualikan advokat bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa (dalam hal ini klien).

Kata Kunci : Kedudukan Advokat, Pihak Pelapor, Tindak Pidana Pencucian Uang.