Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan konsumen perumahan terhadap perusahaan pembangunan perumahan yang dinyatakan pailit dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen perumahan atas perusahaan pembangunan perumahan yang dinyatakan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kekaburan hukum, karena tidak jelas kedudukan konsumen didalam UUPK dan atau didalam UU Kepailitan.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, terlihat ada kelemahan dari aturan yang membahas mengenai kedudukan konsumen. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Kepailitan dan UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas kedudukan konsumen dalam kepailitan. Hanya Pasal 52 UU Perasuransian yang mengatur secara tegas kedudukan konsumen dalam kepailitan,yaitu sebagai kreditor preferen. Pengaturan ini berbeda dengan pengaturan dalam UU Kepailitan yang mengatur mengenai konsumen sebagai kreditor konkuren. Kedua, dalam melakukan penyelesaian sengketa konsumen perumahan atas perusahaan pembangunan perumahan yang dinyatakan pailit dapat dilakukan dengan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan apabila PKPU tidak menghasilkan perdamaikan, maka akan dilakukan sidang kepailitan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.