ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang proses Bawaslu dalam menindaklanjuti adanya laporan pelanggaran tindak pidana pilkada oleh Kepala Daerah dan untuk mengetahui tentang implikasi yuridis apabila Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan atau temuan adanya dugaan tindak pidana Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum yang bersangkutan dengan maksud dan tujuan mengetahui proses penanganan tindak pidana oleh Bawaslu.

Menurut hasil penelitian skripsi ini bahwa: Pertama, dalam proses penanganannya Bawaslu serta Gakkumdu bekerjasama agar tidak terjadinya cacat prosedur. Dan agar bukti dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerah terlihat jelas seperti yang telah dilaporkan. Kedua, dalam melakukan penyelidikannya Bawaslu harus menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnya. Implikasi yuridis apabila Bawaslu tidak menjalankan maka patut dicurigai apakah tindak pidana tersebut ada campur tangan oleh anggota Bawaslu atau tidak. Karena sebagaimana mestinya Bawaslu harus melaporkan apa saja yang terlihat tidak sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah.

Kata kunci: Bawaslu, laporan atau temuan, tindak pidana Pilkada