Penelitian ini menganalisa hubungan hukum para pihak pada kegiatan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dalam perspektif perlindungan konsumen. Yakni membahas apakah para pihak dan produk jasa dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dapat dikategorikan sebagai para pihak dan produk dalam UU Perlindungan Konsumen, serta membahas pola hubungan hukum para pihak dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dan pertanggungjawaban penyelenggara PTS terhadap kerugian yang diderita oleh mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

Hasil penelitian menyarankan adanya penegasan kedudukan pengguna jasa pendidikan sebagai konsumen dan penyedia jasa pendidikan sebagai pelaku usaha. Dimana hal ini akan memberikan implikasi bahwa upaya hukum melalui jalur hukum perlindungan konsumen yang selama ini bias lebih terbuka bagi pengguna jasa pendidikan, khususnya mahasiswa yang menderita kerugian akibat penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang bermasalah.

Serta perlunya sosialisasi dan pendidikan konsumen yang lebih baik dan berkesinambungan, selain itu Pemerintah yang membidangi urusan pendidikan tinggi disarankan melakukan penataan kelembagaan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang terintegrasi dengan PDDIKTI serta Memperkuat sistem penomoran ijazah nasional (PIN) yang dapat terintegrasi dengan data akreditasi pada BAN-PT atau LAM-PTKes.