Kata Kunci : Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Komisi
                        Pemberantasan Korupsi, Keadilan.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Keadilanadalah untuk menganalisis nilai keadilan mengenai batas waktu 2 (dua) tahun dalam hal penerbitan SP3 oleh KPK menurut Pasal 40 ayat (1) UU  No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan untuk menganalisis pengaturan mengenai batas waktu 2 (dua) tahun dalam hal penerbitan SP3 oleh KPK untuk masa yang akan datang. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK mengenai asas keadilan dalam hal batasan waktu 2 (dua) tahun terhadap suatu tindak pidana korupsi yang penyidikannya tidak selesai penyidik KPK dapat menerbitkan SP3sehingga menjadi persoalan dalam perspektif keadilan.Adapun Hasil penelitian yang diperoleh bahwaadanya kewenangan KPK dapat menerbitkan SP3 dengan batas waktu dua tahun tidak sejalan dengan asas hukum acara pidana Indonesia, yaitu asas equality before the law atau asas persamaan di muka hukum yang disini terdapat diskriminasi antara kedudukan pelaku tindak pidana umum dengan koruptor karena tindak pidana korupsi sendiri merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang penyidikannya membutuhkan cara yang luar biasa dan waktu yang cukup lama sehingga bagi negara dan masyarakat sebagai hal yang tidak mengandung nilai keadilan yang menyebabkan tujuan keadilan itu sendiri masih kurang bisa diwujudkan. Pengaturan mengenai batas waktu 2 (dua) tahun dalam hal penerbitan SP3 oleh KPK untuk masa yang akan datang bahwa dengan adanya batasan waktu 2 (dua) tahun tersebut yang tidak mengandung nilai keadilan bagi negara dan masyarakat sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh KPK dalam menerbitkan SP3 tidak perlu adanya batasan waktu pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan harus tetap mengacu kepada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP karena UU KPK (lex specialis)tidak mengatur mengenai alasan-alasan penghentian penyidikan maka kembali kepada KUHAP (lex generalis).

Keywords: Warrant for Termination of Investigation, Corruption Eradication
                   Commission, Justice.

The purpose of the thesis research, entitled Warrant for Termination of Investigation (SP3) by the Corruption Eradication Commission in the Perspective of Justice, is to analyze the value of justice regarding the 2 (two) year time limit in the case of the issuance of SP3 by the KPK according to Article 40 paragraph (1) of Law no. 19 of 2019 concerning the KPK and to analyze the regulation regarding the 2 (two) year time limit for the issuance of SP3 by the KPK for the future. While the research method used is normative legal research, namely legal research that puts law as a system of norms. Article 40 paragraph (1) of Law no. 19 of 2019 concerning the KPK regarding the principle of justice in terms of a time limit of 2 (two) years for a corruption crime whose investigation has not been completed, KPK investigators can issue SP3 so that it becomes a problem in the perspective of justice. The results of the study obtained that the KPK's authority to issue SP3 with a time limit of two years is not in line with the principles of Indonesian criminal procedural law, namely the principle of equality before the law or the principle of equality before the law where there is discrimination between the position of perpetrators of general crimes and corruptors. because the crime of corruption itself is a crime that is classified as an extraordinary crime (extra ordinary crime) whose investigation requires an extraordinary method and a long time so that for the state and society as a matter that does not contain the value of justice which causes the goal of justice itself to be lacking. can be realized. Regulation regarding a time limit of 2 (two) years in the case of the issuance of SP3 by the KPK for the future that the existence of a time limit of 2 (two) years does not contain the value of justice for the state and society so that in law enforcement against criminal acts of corruption by the KPK in issuing SP3 there is no need for a time limit in Article 40 paragraph (1) of Law no. 19 of 2019 concerning the KPK and must continue to refer to Article 109 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the KPK Law (lex specialis) does not regulate the reasons for stopping investigations, it returns to the Criminal Procedure Code (lex generalis).