Penelitian skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui tentang landasan pemikiran dimasukkannya kembali tindak pidana terorisme ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengetahui akibat hukum dimasukkannya tindak pidana terorisme ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Terorisme, dan Tindak Pidana Terorisme menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, mengenai landasan pemikiran dimasukkannya tindak pidana terorisme ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana rumusannya sama dengan ketentuan dalam lex specialis-nya yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang membuat terjadinya duplikasi norma, dan membuat posisinya menjadi delik yang pengaturannya tidak dapat diatur secara lebih efektif, komprehensif, dan lebih relevan dengan perkembangan norma yang hidup dalam masyarakat dan juga tergolong dalam extra ordinary crime, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidak-efektifan dan ketidak-relevanan di masa yang akan datang dalam penerapannya. Kedua, akibat hukum dimasukkannya tindak pidana terorisme ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berimplikasi pada ketentuan tindak pidana khususnya yang telah diatur dalam lex specialis-nya yang mengatur ketentuan unsur materi yang sama tidak berlaku, sehingga akan memiliki pengaruh besar terhadap ketentuan tindak pidana terorisme tersebut.