ABSTRAK

Kata Kunci    :  Kewenangan Penyadapan, Prajurit TNI, Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peradilan mana yang berwenang terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi dan apakah dapat dilakukan penyadapan terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Subjek hukum yang diduga pada waktu melakukan tindak pidana korupsi berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, proses peradilan pidananya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada peradilan militer menurut UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Kedua, Mengacu pada Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ITE, setelah dicabutnya Peraturan Menteri Kominfo Tentang Teknis Penyadapan Informasi melalui Pasal 1 huruf b Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi, maka tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan oleh penyidik TNI terhadap Prajurit TNI aktif yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.

Keywords:Tapping Authority, TNI Soldier, Criminal Act of Corruption.

The purpose of this thesis research is to study and analyze which judiciary is authorized to Indonesian National Army Soldiers who commit corruption and whether wiretapping can be carried out against Indonesian National Army Soldiers who are suspected of committing corruption. The type of research used is prescriptive normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

From the results of the research conducted it can be concluded that: First, the legal subject who is suspected of having committed a criminal act of corruption is still an active TNI Soldier, the criminal justice process is carried out based on the criminal procedure law that applies to military courts according to law number 31 of 1997 on Miilitary Justice. Second, Referring to Article 28J of the 1945 Constitution and Article 31 paragraph (3) and paragraph (4) of the ITE Law, after the revocation of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics concerning Technical Information Tapping through Article 1 letter b of the Minister of Communication and Informatics No. 18 of 2018 concerning the Revocation of Thirty Three Regulations of the Minister of Communication and Information, the act of wiretapping cannot be carried out by TNI investigators against active TNI Soldiers suspected of being involved in criminal acts of corruption.