TRIANSYAH, AGUS. 2021. “Pemberlakuan Asas Pacta Sunt Servanda
Dalam Sengketa Kepailitan”. Program Magister Ilmu Hukum,
Program Pascasarjana. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing
Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. dan Pembimbing
Pendamping: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 115 Halaman.
ABSTRAK
Kata Kunci : Kepailitan, PKPU Asas Pacta Sunt Servanda
Penelitian ini untuk merumuskan kembali suatu konsep dasar/prinsip hukum
“Pacta Sunt Servanda” dalam Sengketa Kepailitan. Dengan mengedepankan legal
issue; Mengapa ketentuan Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU mengesampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdapat klausul arbitrase.
Merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan
(statute approach), histrorical approach, conceptual approach dan case approach.
Mendasarkan pada: doktrin, teori dan prinsip hukum dengan penalaran/logika
hukum sebagai argumentasi hukum. Asas merupakan metanorma yang harus
dijadikan pedoman bagi setiap produk hukum agar tidak pernah keluar dari
berlakunya asas hukum. (1). Pasal 303 UUK mengalami cacat hukum materil,
apabila hal ini dibiarkan justru berbahaya karena dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kurang bermanfaatnya aturan
hukum yang ada (Pasal 303 UUK, merupakan Pasal yang
“kebablasan/salah/keliru”. (2). Posisi perjanjian dengan undang-undang adalah
sama/sederajad, artinya perjanjian dalam hal ini khususnya ketentuan mengenai
Klausul Arbitrase yang dibuat oleh para pihak seharusnya sama berlakunya seperti
halnya UU Kepailitan.