Tujuan penelitian tesis yang berjudul Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Nilai Kepastian Hukumadalah untuk memberikan analisis terhadap kekhususan konsep operasi tangkap tangan oleh KPK dalam tindak pidana korupsi dan untuk memberikan analisis formulasi di masa mendatang (Ius Constituendum) terhadap pengaturan operasi tangkap tangan di dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Terdapat suatu permasalahan yang akhirnya menimbulkan polemik terhadap kepastian hukum penindakan KPK dalam hal operasi tangkap tangan, karena konsep operasi tangkap tangan yang digunakan KPK tidak tercover oleh Pasal 1 angka 19 KUHAP, sehingga menjadi persoalan yang menimbulkan kekosongan norma hukum. Adapun Hasil penelitian yang diperoleh kekhususan konsep operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam tindak pidana korupsi adalah adanya proses penyadapan dalam kasus tindak pidana suap, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Pasal 12, namun tata cara dan prosedurpenangkapan yang berawal dari penyadapan tidak ada ditetapkan oleh undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik KPK. Adanya Operasi Tangkap Tangan memiliki arti penting dalam kemajuan dan peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam penindakan pelaku pidana suap yang sulit untuk diungkap, sehingga diperlukan pengaturan khusus sebagai asas legalitas atas tindakan Operasi Tangkap Tangan, yaitu dengan memberikan kewenangan terhadap penyelidik/penyidik untuk menangkap pelaku suap.

The purpose of the thesis research entitled Hand Arrest Operation Corruption Crimes in the Perspective of Legal Certainty Value is to provide analysis of the specificity of the concept of hand-catching operations by the KPK in corruption crimes and to provide analysis of future formulations (Ius Constituendum) on the arrangement of hand-catching operations in corruption crimes. While the research method used is Normative legal research, which is legal research that puts the law as the norm system. There is a problem that eventually raises polemics against the legal certainty of kpk crackdown in terms of hand-catching operations, because the concept of hand-catching operations used by KPK is not covered by Article 1 number 19 KUHAP, so it becomes an issue that creates a void of legal norms. The results of the research that obtained the specificity of the concept of hand arrest operations (OTT) by the KPK in corruption crimes were the process of wiretapping in cases of bribery, as confirmed in Law Number 30 of 2002 in conjunction with Law Number 19 of 2019 concerning the KPK Article 12, however, the procedures for arrests that originate from wiretapping are not stipulated by law, giving rise to legal possibilities for acts of arrest operations carried out by KPK investigators/investigators. The existence of the Hand Arrest Operation has an important meaning in the progress and improvement of the handling of corruption cases, especially in taking action against bribery criminals who are difficult to uncover, so that special arrangements are needed as the legality principle for the Hand Arrest Operation, namely by giving authority to investigators/investigators to catch bribers.