Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui urgenitas dan batasan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan apakah hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normative, dengan penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian terhadap dengan pendekatan penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Pertama, Urgenitas dengan adanya hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk memberikan perlindungan kepada DPR dalam menyampaikan aspirasinya karena merupakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penerapan hak imunitas tentunya ada batasan dalam penggunaan hak imunitas itu sendiri yang diatur dalam Pasal 224 (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hak imunitas mempunyai batasan yang diatur dalam Pasal 196 ayat (4)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua, Hak imunitas anggota DPR tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum selama anggota DPR menggunakan hak imunitas nya dalam menjalankan fungsi nya sebagai wakil rakyat.