DIGITAL LIBRARY
| JUDUL | : | ASPEK HUKUM KEWENANGAN PENERBITAN DOKUMEN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN SURAT IZIN MENGEMUDI | |
| PENGARANG | : | MUHAMMAD WIRATAMA RAMADHANI | |
| PENERBIT | : | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | |
| TANGGAL | : | 2021-09-16 |
Tujuaan daari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahuikewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam urusanPemerintahan berkaitan dengan dokumen kepemilikan bermotorkendaraan dan izin surat mengemudi. dan untuk menjelaskanbagaimana seharusnya negara menempatkan kewenanganpenerbitan dokumen bermotor kendaraan dan izin suratmengemudi.Menurut kesimpulanya peneliitian skripsi inimemperlihatkan bahwa: Pertama, Penerbitan dokumenkepemilikan bermotor kendaraan dan izin surat mengemudi di Indonesia kewenangannya mutlak ada pada Kepolisian R.I. atassebab pendelegasian undang-undang dimana UU Kepolisian lebihdulu mengakuisisi kewenangan yang kemudian UU LLAJ mengekor menyatakan kewenangan itu ada pada Kepolisian. Apabila ingin mengalihkan kewenangan itu pada organ lainnyayang mesti diubah cukup UU LLAJ karena ketentuan UU Kepolisian hanya menyebutkan kewenangan itu akan muncul jikadiatur oleh Undang-Undang lain. Kedua, Di Amerika dan negara-negara Eropa serta sebagian Asia pada umumnya menempatkan kewenangan penerbitan dokumen kepemilikan kendaraan bermotordan surat izin mengemudi tidak pada organ pemerintah penegak kanhukum melainkan suatu organ khusus penyelenggara berupa Divisi/Badan yang sifatnya administratif. Hal itu sesuai dengan domain hukum administrasi bahwa dokumen kepemilikan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya kebendaan dan bersifat perseorangan.
| NO | DOWNLOAD LINK |
| 1 | FILE 1 |
File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI