Tujuandari penelitianiniialahuntukmengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terhadap pedagang gula yang tidak mencantumkan label ukuran dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait Metrologi legal. Penelitianini menggunakanjenispenelitian empirisyangbersumberpadadata primerberupa penelitianlapanganyang didukungdengan datasekunder.Adapun sifatpenelitianini bersifatdeskriptifyangmemberikangambaran secarasistematismengenai permasalahanyang sedangditeliti.

Menuruthasil dari penelitian skripsiinimenunjukkanbahwa:Pertama,Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin adalah dengan 2 cara,yaitu preventif dan represif,untuk cara preventif yaitu dengan melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian serta melaksanakan pengawasan UTTP dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) sedangkan untuk upaya represif dalam rangka penegakan hukum pada umumnya ,penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dalam rangka mata rantai sistem acara pidana, contohnya : Yang pertama menegur dan kedua adalah merampas barang pelaku berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.Kedua,Kendalayangdihadapi penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait Metrologi Legal di Kota Banjarmasin ialah keterbatasan kewenangan terkait penindakan dan proses penyidikan secara langsung dan sangat terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana yang mumpuni.        

Kata Kunci:PenegakanHukum,Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,Metrologi Legal, Kendala , Banjarmasin.