Tujuandaripenelitianskripsiiniuntuk mengetahuiprosesPerlindunganhukumterkaitPutusanMahkamahKonstitusiNo.13/PUU-XV/2017ataspemutusanhubungankerja terhadappekerjayang melaksanakanpernikahandenganpekerjalainnya dalam satu perusahaan. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian PutusanPengadilan dengan cara meneliti melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017 tentang dikabulkannya frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” bertentangan dengan Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945dantidakmempunyaikekuatanhukum mengikat.

Menuruthasilpenelitianskripsiinimenunjukanbahwa:pertama,mengenaiperlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang bekerja dalam satu perusahaan,dalamputusanyangsudahditetapkanolehMahkamahKonstitusiNo.13/PUU-XV/2017 pekerja/buruh yang ingin menikah dengan sesama pekerja/buruh lainnyadalam satu perusahaan sudah diperbolehkan tetapi didalam praktiknya masih banyakperusahaanyangmelarangpekerja/buruhmemilikiikatanperkawinan.Kedua,penyelesaian hukum terhadap pekerja suami istri yang dilarang bekerja dalam satuperusahaancukupsulit,karenatidaksemuaperusahaanmemperbolehkanpekerja/buruhyangberstatussuamiistribekerjadisatuperusahaanyangsama.Namun setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017perusahaan harus memperbolehkan pekerja/buruh yang berstatus sebagai suami istribekerja dan tidak di phk. Dengan cara dipindahkannya salah satu dari mereka kecabang perusahaan terdekat atau dengan membedakan divisi di antara mereka agartidakterjadinyapemutusan hubungan kerja.