Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tentang pemungutan suara ulang pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui penulisan.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Alasan hukum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin dalam Putusan MK No.21/PHP.KOT-XIX/2021 ternyata lebih luas dari alasan hukum yang termuat dalam UU Pilkada bahkan ada kecenderunagn sama sekali tidak terbukti alasan hukum menurut UU Pilkada untuk PSU kecuali hanya asumsi Hakim MK saja. Kedua, Oleh karena Putusan MK No.21/PHP.KOT-XIX/2021 masih meminta kepada KPU untuk mengeluarkan penetapan hasil PSU, maka hasil PSU masih memberi peluang untuk dapat diajukan kembali Ke MK sehingga makna final Putusan MK menjadi sebuah pertanyaan.