ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis gerakan sosial yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kalimantan Selatan dalam memperjuangkan hak buruh pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

            Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif tipe diskriptif. Penelitian dilakukan di Penelitian dilakukan di Sekreariat DPD Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ketua FSPMI Kal-Sel, Yoyoen Indharto. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis dari Milles dan Humberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam Gerakan Sosial Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan tegas menolak mulai dari rancangan (RUU CIPTAKER) sampai dengan disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa dikenal dengan istilah Omnibus Law. Karena pada dasarnya isu utama yang menjadi sorotan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kalimantan Selatan (FSPMI Kalsel) dalam perjuangan gerakan buruh yaitu upah yang layak, penolakan terhadap outsourcing, penggunaan PKWT yang sesuai dengan undang-undang, dengan perlindungan yang jelas, memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan, jaminan sosial (social security), pemberlakuan hak-hak dasar buruh baik itu terkait jam kerja, cuti, lembur, bonus, pesangon dsb, melalui PKB yang berpihak pada buruh serta perlindungan terhadap kaum buruh apabila terjadi PHK. Selain itu yang menjadi sorotan juga oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kalimantan Selatan (FSPMI Kalsel) yakni adanya beberapa pasal di dalam UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan sebelumnya yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 yang kemudian dianggap hanya merugikan bahkan menyengsarakan para kaum buruh dan memberikan keuntung atau benefit yang lebih banyak kepada kaum pengusaha.

Saran yang diberikan peneliti adalah Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Kalimantan Selatan melakukan komunikasi lagi agar masalah ketenagakerjaan atau cluster ketenagakerjaan di keluarkan dari UU Cipta Kerja (Omnibus Law) tersebut.

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Serikat Kerja, Omnibus Law

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze a social movement, namely the Federation of Indonesian Metal Worker Unions (FSPMI) in South Kalimantan in fighting for labor rights after the passage of the Job Creation Law (Omnibus Law).

This study uses a descriptive qualitative research approach. The research was conducted at The research was conducted at the DPD Secretariat of the Federation of Indonesian Metal Worker Unions in South Kalimantan Province. The subject of this research is the Head of FSPMI Kal-Sel, Yoyoen Indrato. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses the analysis from Milles and Humberman, namely data reduction, data presentation, and data verification.

Based on the results of the research, it is known that in the Social Movement of the Federation of Indonesian Metal Worker Unions in South Kalimantan, the Job Creation Law (Omnibus Law) firmly rejected starting from the draft (RUU CIPTAKER) until it was passed into Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation or commonly known as with the term Omnibus Law. Because basically the main issues that are being highlighted by the Federation of Indonesian Metal Worker Unions in South Kalimantan (FSPMI Kalsel) in the struggle for the labor movement are decent wages, resistance to outsourcing, the use of PKWT in accordance with the law, with clear protection, strengthening the supervisory function employment, social security (social security), the implementation of the basic rights of workers regarding working hours, leave, overtime, bonuses, severance pay etc., through PKB which is in favor of workers and protection for workers in the event of layoffs. Apart from that, the South Kalimantan Federation of Indonesian Metal Worker Unions (FSPMI Kalsel) has also highlighted the fact that there are several articles in the Job Creation Law that are not in accordance with previous regulations or regulations, namely Law Number 13 of 2003 which was later considered to only harm and even bring misery to the people of Indonesia. workers and provide more profits or benefits to entrepreneurs.

The advice given by the researchers is that the Indonesian Metal Workers Union (FSPMI) in the South Kalimantan region is communicating again so that employment issues or employment clusters are removed from the Job Creation Law (Omnibus Law).

Keywords: Social Movements, Work Unions, Omnibus Law