PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SKIMMING DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING

Muhammad Rifansyah

ABSTRAK

Penelitian normatif bertujuan untuk mengetahui kewajiban koordinasi penyidik dan akibat hukum apabila penyidik tidak melakukan koordinasi dengan kedutaan besar negara pelaku skimming. Penelitian ini  normatif yang bersifat preskriptif. Metode digunakan penelitian normatif. Sumber data di gunakan  dan penyidikan terhadap warga negara asing. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan  perundang-undangan, serta klasifikasi sistematisasi bahan  permasalahan penelitian.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan negara warga negara asing pelaku tindak pidana skimming berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun acara pidana pasal 57 ayat 2, Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 18 ayat 4 dan Perkap Nomor 8 Taun 2009 Prinsip  Penyelenggaraan Tugas Polri. Akibat hukum penyidik tidak melakukan koordinasi kedutaan besar negara, penyidik dapat dikenakan Pelanggaran Kode Etik sesuai pasal  20, kalpolri Kode Etik.

Kata kunci: Skimming, Warga Negara Asing