Kota Banjarbaru direncanakan untuk menjadi ibukota provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2005 karena memiliki luas wilayah 5 kali lebih besar dari Banjarmasin. Rencana perpindahan ibukota provinsi ini dianggap menyalahi undang-undang pada saat itu, sehingga ditemukan solusi untuk memindahkan pusat perkantorannya saja. Pembangunan di mulai dengan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2009. Pembangunan kawasan perkantoran ini diprogramkan sampai tahun 2025 dengan luas 500 hektar. Pengembangan sarana dan prasarana ini dapat memperparah krisis iklim yang sudah terjadi. Salah satu dampak dari pembangunan ini adalah air hujan yang tidak mampu masuk secara vertikal kedalam tanah yang menyebabkan sumber daya air bersih dalam tanah berkurang volumenya. Gerakan revolusi hijau dilakukan sejak tahun 2017 dengan salah satu kegiatannya adalah pembangunan hutan kota yang disebut Miniatur Hutan Hujan Tropis. Hutan kota ini dibangun dengan tujuan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan seperti berkurangnya kemampuan tanah menyerap air secara vertikal yang disebabkan oleh dibangunnya sarana dan prasarana baru dalam menunjang kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tempat yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung volume air terinfiltrasi dan menganalisis pengaruh hutan kota pada Kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan. Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan meliputi data curah hujan tahunan rata-rata selama 20 tahun (2002-2021) dan data klimatologi selama 5 tahun (2010 – 2014) yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Klas 1 Banjarbaru. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu Metode Horton, Metode FAO Penman-Monteith, Koefisien Pengaliran dan Rumus Volume Air Terinfiltrasi oleh Sunyoto. Pengukuran laju infiltrasi menggunakan alat double ring infiltrometer (turf tec infiltrometer). Volume air terinfiltrasi dihitung dan dianalisis dalam dua kondisi perbandingan. Kondisi perbandingan pertama antara kawasan setelah pembangunan dengan kawasan sebelum dibangunnya hutan kota dan kondisi sesudah dibangunnya hutan kota. Perbandingan kondisi kedua yaitu antara kawasan rencana pembangunan dan kawasan sebelum pembangunan. Berdasarkan analisis dan perhitungan volume air terinfiltrasi pada kawasan sebelum pembangunan kemampuan hutan kota dalam menyerap air menurun sebesar 49,37%, hal ini disebabkan oleh kondisi hutan yang masih belum lebat dan kondisi kerapatan yang kurang. Jika pembangunan komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan rampung secara keseluruhan maka volume air terinfiltrasi akan berkurang sebesar 44,29 %, pada kondisi ini hutan kota sudah dianggap hampir menyerupai hutan yang sebenarnya.