IMPLIKASI SYARAT CALON LEGISLATIF PEREMPUAN 30% DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU

Muhammad Andi Setiawan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara undang-undang pemilu menjamin dan mengatasi pertumbuhan politik terhadap keterwakilan 30% perempuan di DPR dan bagaimana pemerintah menerapkan undang-undang pemilu untuk mewujudkan keterwakilan 30% perempuan di DPRdi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 30% perempuan di DPR, studi kepustakaan, dan menganalisa secara kualiatatif.

Menurut hasil penelitian ini menunjukan bahwa : Pertama, Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat masih jauh dari angka yang dimuat di undang-undang yaitu 30%, kurangnya jaminan, sanksi dan keseriusan partai menjadi alasan utama mengapa kuota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat tidak pernah terpenuhi. Kedua, Kuota untuk perempuan sebanyak 30% dianggap hanya sebagai formalitas oleh partai. Kemudian dari sisi perempuan sendiri banyak yang mempunyai pemikiran bahwa perempuan hanya pantas mengurus rumah tangga dan melayani para suami saja, dianggap tidak mampu bersaing dengan laki-laki dan perempuan yang berkiprah di dunia politik belum mampu memberikan kultur politik yang berbeda, perempuan belum mampu menunjukka diri seagai agen perubahan.

Kata kunci : Jaminan, Keterwakilan, Kuota 30%, Sanksi.