DIGITAL LIBRARY



JUDUL:Kebijakan Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Selatan
PENGARANG:TIYASAFITRI
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2019-02-07


                                                                                       ABSTRAK

Tiya Safitri, D1B114244, 2018 Kebijakan Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dibawah bimbingan Husein Abdrurrahman selaku Pembimbing I dan Ellisa Vikalista Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Banjarmasin dalam menangani alih fungsi lahan di wilayahnya dan untuk menemukan strategi apa yang pemerintah lakukan untuk pengendalian alih fungsi lahan di wilayah kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi dikarenakan banyaknya lahan pertanian yang produktif yang beralih fungsi menjadi perumahan dan pemukiman. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan yang menjadi informan penelitian adalah Dinas Tata Ruang Kota Banjarmasin, Dinas Pertanian Banjarmasin, Masyarakat dan Petani wilayah Banjarmasin Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan obersvasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa kebijakan pemerintah kota Banjarmasin telah dilakukan dengan baik, meskipun masih belum maksimal karena semakin banyaknya lahan-lahan produktif yang berganti menjadi lahan pergudangan, perumahan dan pemukiman lainnya, walaupun sudah ada peraturan daerah yang telah dikeluarkan pemerintah, alih fungsi lahan tetap saja tidak bisa dihentikan karena semakin banyaknya manusia dan semakin memerlukan tempat untuk tempat tinggal. Mungkin hal tersebut yang membuat pemerintah tidak bisa melakukan memberikan perhatian secara maksimal, akan tetapi dengan menerapkan strategi bagi para petani dan pemilik lahan agar menjaga dan mempertahankan tanah lahan pertanian Kasus alih fungsi lahan pertanian karena mengharapkan keuntungan lebih, seperti faktor ekonomi,lahan pertanian terutama sawah memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh sebab itu hal seperti inilah yang menyebabkan lajunya alih fungsi lahan. Kepada pemerintah disarankan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar dan menyediakan bank tanah untuk asset pemerintah kota.

Kata kunci : Kebijakan, Alih fungsi lahan.

 

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI