Penyebaran konten pornografi dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (ArtificialIntelligence)merupakanjeniskejahatanbaruyangbersifatmerugikanorang perseorangan dan masyarakat. Regulasi yang di gunakan untuk menyelesaikan kejahatan ini seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Pornografi, serta Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi tidak membahas secara spesifik mengenai teknologikecerdasanbuatan(ArtificialIntelligence)khususnyadalamhalpenyebaran konten pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Adanya regulasi khusus berupa Undang- Undang Artificial Intelligence harus dipersiapkan untuk mengatur batasan- batasan dari teknologi ini. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama sedini mungkin kepada masyarakat;memanfaatkanmediamassa/mediapersdalammemberikanpengetahuan seputar teknologi kecerdasan buatan; dan memberikan penyuluhan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai produk digitalisasi.