Setelah berlaku UUPA maka seluruh hak-hak atas tanah di seluruh Indonesia tunduk pada hukum tanah yang diatur UUPA, kenyataannya dalam masyarakat masih ada hak-hak atas tanah dari hukum adat, sehingga dilakukan konversi dari suasana hukum adat menjadi UUPA. Untuk kepastian hukum hak-hak atas tanah sehingga Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan kebijakan khusus terhadap prosedur pendaftaran tanah adat maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang proses sertifikasi terhadap hak atas tanah adat  menganalisis tentang perlindungan hukum tanah adat setelah ada kewajiban sertifikat. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah dalam melaksanakan Pengkonversian Pendaftaran Tanah Bekas Hak Milik Adat sertifikat Hak Atas Tanah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual hasil dari penelitian ini adalah Dengan berlakunya UUPA,maka semua tanah harus tunduk pada UUPA sebagai unifikasi hukum tentang tanah yang kedua Untuk hak atas tanah adat menjadi tunduk pada UUPA dilakukan konversi. Bagi tanah adat yang tidak memiliki bukti-bukti tertulis atau tidak tertulis dimana pelaksanaan konversi dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Ajudikasi yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Nasional, prosesnya dilakukan dengan penegasan hak sedangkan terhadap hak atas tanah adat yang tidak mempunyai bukti dilakukan dengan proses pengakuan hak