Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui penyebab kesalahan pengukuran bidang tanah yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pihak pemilik tanah dan bagaimana menyelesaikan sengketa yang terjadi karena kesalahan pengukuran oleh kelurahan di Kuala Pembuang. Metode yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangundangan (statute approach), fokusnya adalah pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum yang terkait, menggunakan bahan hukum primer yang menjadi bahan yang penting, bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang data, dan bahan hukum tersier yang bersifat melengkapi dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah: Pertama, kesalahan pengukuran oleh kelurahan tersebut dikarenakan pihak kelurahan yang masih menggunakan metode tersetrial. Pengukuran bidang tanah dengan metode terestrial adalah pengukuran secara langsung di lapangan dengan cara mengambil data ukuran sudut dan jarak, yang dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan data trilaterasi (jarak), triangulasi (sudut) atau triangulaterasi (sudut dan jarak) dengan menggunakan alat pita ukur, distometer, teodolit, dan elektronik total station. Pihak kelurahan sendiri melakukan pengukuran hanya menggunakan alat pita ukur  tanpa pengecekan ulang untuk memastikan akurat atau tidaknya pengukuran menggunakan alat pita ukur tersebut. Kedua, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi yang difasilitasi oleh pihak Kelurahan. Melalui mediasi, kelurahan memfasilitasi pertukaran informasi, mendorong diskusi tentang perbedaan kepentingan, persepsi, dan pendapat terhadap situasi atau masalah yang ada.

Kata Kunci (keyword): Sengketa Tanah, Kesalahan Pengukuran, Kelurahan.