ABSTRAK

Kata Kunci: Kedudukan, Badan Otorita, Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan mendapatkan berbadai respon dari masyarakat, salah satu nya megenai undang-undang yang mengatur tentang ibu kota Negara yaitu Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang ibu kota Negara, banyaknya insinkroninasi dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah diantaranya adalah Pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara setingkat provinsi, sedangkan kedudukan kelembagaan otorita ibu kota nusantara setingkat dengan lembaga kementrian Negara. dan juga badan otorita mempuyai wewenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kreteria dan juga pengecualian dari satuan pemerintah daerah  lainnya hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional padahal dalam undang-undang pemerintah daerah penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga  harus adanya lembaga Negara yang mempuyai tugas legislasi, anggaran dan pengawasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan badan otorita dalam ibu kota Negara? Dan apa urgensi kewenangan badan otorita dalam ibu kota Negara? dengan menggunakan metode penelitian Normatif dalam penelitian ini, yang menghasilkan kesimpulan yaitu kedudukan badan otorita Negara adalah sejajar atau setara dengan provinsi dengan kepala otorita ibu kota Negara setara atau sejajar dengan gubennur bukan kementrian. Dan juga kewenangan badan otorita Negara adalah menyelenggarakan pemerintahan setingkat daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang di buat atau ditentukan oleh pemerintah pusat, serta badan otorita ibu kota Negara harus memiliki lembaga yang mempuyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sehingga dalam menjalankan penyelenggaran pemerintah daerah sesuai dengan haluan-haluan ketatatanegaraan di Indonesia

ABSTRACT

Keywords: Position, Authority Body, National Capital

The move of the State capital to Kalimantan received various responses from the public, one of which was regarding the law governing the State capital, namely Law number 3 of 2022 which was updated with Law Number 21 of 2023 concerning the State capital, many  not synchronizations with Law number 23 of 2014 concerning regional government, including the regional government of the archipelago capital as the national capital at provincial level, while the institutional position of the archipelago capital authority is at the same level as state ministry institutions. and also the authority body has the authority to establish norms, standards, procedures and criteria and also the exception of other regional government units only holding national level general elections even though in the regional government law the determination of Norms, Standards, Procedures and Criteria is determined by the central government and there must also be a State institution that has legislative, budgetary and supervisory duties. The problem formulation in this research is what is the position of the authority body in the state capital? And what is the urgency of the authority of the authority body in the State capital? Using Normative research methods in this research, the conclusion is that the position of the State authority body is equal or equivalent to the province with the head of the State capital authority being equal or equal to the governor, not the ministry. And also the authority of the State authority body is to carry out regional level government in accordance with the Norms, Standards, Procedures and Criteria created or determined by the central government, and the State capital authority body must have an institution that has legislative, budget and supervisory functions so that in carrying out The administration of regional government is in accordance with constitutional policies in Indonesia.