Kiptiyah Mariatul . 2024 “Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H.Ahmad Syaufi, S.H., M.H., 110 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan Kejaksaan, Upaya Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi.

Untuk mengkaji dan menganalisa terkait implementasi peraturan mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yang diterapkan oleh kejaksaan sudah sejalan dengan kepastian hukum, dan Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan kejaksaan pada saat ini untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi telah memiliki kepastian hukum.Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalahTerjadi ketidakpastian hukum karena jika aset tersebut sudah dicuci maka penyitaan barang-barang tersebut dalam KUHP tidak bisa segera dirampas karena dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa putusan pengadilan yang sudah incracht menentukan mengenai prosedur penyitaan barang-barang pelaku terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik sebelumnya diperlukan untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau di tahap dalam kejaksaan sebab barang bukti masih diperlukan, adapun lebih luas lagi menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, harta yang dapat dirampas adalah harta benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh atau digunakan dari tindak pidana. Pasal dalam undang-undang TIPIKOR memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dengan yang ada dalam KUHP, karena hanya mengatur bahwa penyitaan harta benda terbatas pada harta benda terpidana yang diperoleh dari tindak pidana, dan suatu sistem pemulihan aset nasional terpadu. PERJA Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang pedoman Pemulihan Aset yang belum mengakomodir seluruh tahapan pemulihan aset, khususnya terkait dengan perampasan, pengembalian, pemusnahan dan penghapusan aset serta ketentuan yang belum sesuai dengan perkembangan zaman.

Kiptiyah Mariatul. 2024 "Authority of the Prosecutor's Office in Efforts to Confiscate Assets in Crimes of Money Laundering Proceeds of Corruption" Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. H,Ahmad Syaufi, S.H., M.H.110 pages.

ABSTRACT

Keywords: Authority of the Prosecutor's Office, Attempts to Confiscate Assets, Crime of Money Laundering Proceeds of Corruption.

To review and analyze the implementation of regulations regarding confiscation of assets for money laundering crimes from the proceeds of corruption crimes implemented by the prosecutor's office in line with legal certainty, and To review and analyze the authority of the prosecutor's office at this time to confiscate assets for money laundering crimes from the proceeds of the crime. Corruption crime has legal certainty. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials. The results of the research obtained are that there is legal uncertainty because if the assets have been laundered then the confiscation of these items in the Criminal Code cannot be confiscated immediately because in article 194 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code it can be seen that the court decision that has been incracht determines the procedure for confiscation of goods - the perpetrator's items of evidence that have been previously confiscated by investigators need to be returned to the party most entitled to them, confiscated for the state, confiscated to be destroyed so that they cannot be used again, or at the prosecutor's stage because the evidence is still needed, as for more broadly according to The provisions of article 18 paragraph (1) of the Corruption Crime Law, assets that can be confiscated are tangible or intangible assets obtained or used as a result of criminal acts. The articles in the TIPIKOR law have a wider reach than those in the Criminal Code, because they only regulate that the confiscation of property is limited to the convict's property obtained from criminal acts, and an integrated national asset recovery system. PERJA Number 7 of 2020 is the second amendment to the Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/10/2014 concerning guidelines for Asset Recovery which does not accommodate all stages of asset recovery, especially related to confiscation, return, destruction and write-off of assets as well as provisions that not yet in keeping with the times.