Yehuda Grit William,2024 . Resolusi Konflik Sosial  Pendirian Rumah  Ibadah  Gereja Bethel  Indonesia Kemah Kesaksian  Banjarmasin . Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat,  Pembimbing Rahmat  Nur.

Kata Kunci: Konflik,Resolusi,Komunikasi,Interaksi

            Konflik pendirian rumah ibadah sudah banyak terjadi salah satunya   yang terjadi pada pendirian rumah ibadah   gereja bethel indonesia kemah kesaksian banjarmasin yang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menguraikan proses konflik sosial pendirian rumah ibadah gereja bethel indonesia kemah kesaksian Banjarmasin.2) Untuk menguraikan bagaimana upaya penyelesaian konflik  konflik sosial pendirian rumah ibadah gereja bethel indonesia kemah kesaksian Banjarmasin.

            Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. peneliti telah mewawancarai sebanyak 4 orang informan yang ditentukan dengan Purposive Sampling Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa 1) Proses konflik sosial rumah ibadah gereja bethel indonesia kemah kesaksian banjarmasin yaitu a) Penyebab konflik yakni perbedaan pendapat ,dn permasalahan pribadi antara ketua RT dan gereja dan : b) Bentuk konflik yakni : konstruktif dan deskrutif c) Dampak konflik yakni : jemat gereja tidak bisa menjalankan hak beribadah dengan layak  2) Upaya penyelesaian konflik sosial yaitu a) Mediasi b) Arbitasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik pendirian rumah ibadah gereja bethel kemah kesaksian terjadi akibat adanya perbedaan pendapat selain itu ,Dari hasil penelitian terdapat juga kurang komunikasi serta telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian  disarankan: Bagi pengurus gereja bethel indonesia kemah kesaksian disarankan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan komunikasi yang efektif diperlukan selain itu juga desakan kepada  pemerintah untuk memutuskan dengan berani mengenai konflik pendirian  gereja. Bagi Pemerintah diharapkan  peraturan mengenai perijinan pendirian rumah perlu disederhanakan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak  dan melakukan komunikasi sosialisasi yang baik dan tepat kepada seluruh  elemen  masyarakat agar permasalahan seperti ini tidak terus berulang.