RAHMADANI, MUHAMMAD MUSFI. 2024. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Rumah Restoratif”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 102 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Non Litigasi, Rumah Restoratif Justice

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa legal reasoning pemberian kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan menganalisa penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan pada rumah restoratif justice sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).

Dari hasil penelitian terdapat Kesimpulan yaitu. Pertama. Legal Reasoning pemberian kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena kepala desa memiliki kewajiban menyelesaikan perselisihan di desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (4) Huruf k yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Peran Kepala Desa merupakan fasilitator masyarakat Desa yang bersengketa dengan melakukan usaha perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Berangkat dari dasar hukum inilah implementasi Rumah Restoratif Justice dilakukan karena pelaksanaannya diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata dengan pendekatan Restoratif Justice. Kedua. Penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan pada rumah restoratif justice sesuai dengan hukum positif di Indonesia hal itu dibenarkan pada nilai-nilai serta norma-norma positif yang sudah ada di lingkungan masyarakat sebagai upaya penyelesaian sebelum nantinya menuju upaya terkakhir (Pengadilan). Rumah restoratif justice mendekatkan nilai-nilai keadilan, musyawaratan, persatuan di dalam masyarakat dan kemanfaatan hukum untuk keharmonisan dan berdamaian dapat diwujudkan dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia memiliki karakteritik tersendiri yang berdasarkan Pancasila.

RAHMADANI, MUHAMMAD MUSFI. 2024. "Non-Litigation Dispute Resolution in Restorative Homes". Master of Laws Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 102 pages.

ABSTRACT

Keywords: Dispute Resolution, Non-Litigation, House of Restorative Justice

The aim of this research is to analyze the legal reasoning for granting village heads authority as mediators in Law no. 6 of 2014 concerning villages and analyzing non-litigation dispute resolution carried out at restorative justice houses in accordance with positive law in Indonesia. The type of research used by the author is normative legal research. The approach in this research uses the Statue Approach and the Case Approach.

From the research results there are conclusions, namely. First. Legal Reasoning for granting the authority of the village head as a mediator in Law Number 6 of 2014 concerning Villages because the village head has the obligation to resolve disputes in the village regulated in Law Number 6 of 2014 Article 26 Paragraph (4) Letter k which states that the Village Head is obliged to resolve community disputes in the Village. The role of the Village Head is as a facilitator for the Village community in dispute by making peace efforts between the parties to the dispute. Starting from this legal basis, the implementation of the Restorative Justice House was carried out because its implementation is expected to become an example for the wider community to resolve criminal and civil cases using a Restorative Justice approach. Second. Non-litigation dispute resolution carried out at restorative justice houses in accordance with positive law in Indonesia is justified by the positive values ??and norms that already exist in society as a resolution effort before going to the final resort (Court). The house of restorative justice brings closer the values ??of justice, deliberation, unity in society and the benefits of law for harmony and peace to be realized in the legal system in Indonesia. The legal system in Indonesia has its own characteristics which are based on Pancasila.