ABSTRAK

Kata kunci : Pengembalian Kerugian negara, Perampasan Aset, Tindak

 Pidana Korupsi

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini mengenai bagaimana kelemahan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi perihal perampasan asset dalam hal pengembalian kerugian negara dan bagaimana memperkuat pengembalian kerugian keuangan negara dalam perampasan asset akibat korupsi. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai kelemahan Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi perihal perampasan asset dalam hal pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan menganalisis memperkuat pengembalian kerugian keuangan negara dalam perampasan asset akibat korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual Approach).

Hasil dari penelitian ini yaitu kelemahan kelemahan dalam UU Tipikor yang menyebabkan tidak dapat optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara karena landasan perampasan aset dan uang pengganti yang dituangkan dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1) yang mengkategorikan perampasan sebagai suatu pidana tambahan yang mengikuti pidana pokoknya hal ini sejalan dengan pasal 38 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan “Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.”, tidak ada batasan atau pedoman dalam memutus besaran uang pengganti, dan daluarsa tindak pidana korupsi yang hanya mengandalkan KUHAP. Kemudian perlunya revisi Undang Undang Tipikor untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dan menguatkan pengembalian kerugian negara dengan mensahkan RUU Perampasan aset demi pengembalian kerugian negara yang optimal.