Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya. 2024 “Kewenangan Notaris Melakukan Pekerjaan Diluar Wilayah Jabatan” Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., L.L.M., 103 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan Notaris, Melakukan Pekerjaan, Diluar Wilayah Jabatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa terkait kewenangan Notaris melakukan pekerjaan diluar wilayah termasuk unsur persaingan usaha tidak sehat Notaris. dan untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat Notaris. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum, adapun hasil penelitian diperoleh diketahui bahwa persaingan tidak sehat ini sendiri berhubungan dengan Notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, seperti melakukan yaitu Pengesahan akta pendirian badan usaha dan badan hukum, Pengesahan suatu perjanjian, Penetapan suatu Kesepakatan. Sehingga korelasinya dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pasal 17, dan terkait kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang mana melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan tiap jenjang Majelis Pengawas Notaris terdiri atas yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), sehingga terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat maka upaya penegakkan kode etik Notaris yaitu berdasar Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi tertulis. Jika sanksi ini tidak dipatuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Siti Raskha Ghina Farraz Dhiya. 2024 "Notary's Authority to Perform Work Outside the Area of ??Office" Master of Notary Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor Dr. Saprudin, S.H., L.L.M., 103 pages.

ABSTRACT

Keywords: Notary's Authority, Carrying Out Work, Outside the Office Area.

The purpose of this research is to examine and analyze the authority of Notaries to carry out work outside the region, including elements of unfair business competition for Notaries. and to review and analyze the authority of the Notary Supervisory Board regarding violations of unfair business competition for Notaries. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials, while the research results are obtained It is known that this unhealthy competition itself is related to Notaries who carry out positions outside their area of ??office, such as ratifying deeds of establishment of business entities and legal entities, ratifying an agreement, stipulating an agreement. So the correlation is with unhealthy business competition according to the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, namely Article 17, and related to the authority of the Notary Supervisory Council which carries out supervision, inspection and imposes sanctions on Notaries, and at every level The Notary Supervisory Council consists of the Regional Supervisory Council (MPD), Regional Supervisory Council (MPW); and the Central Supervisory Council (MPP), so that for violations of unfair business competition, efforts to enforce the Notary's code of ethics, namely based on Article 85 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries by placing a verbal warning in the first order of giving sanctions, is a warning to notary from the Supervisory Council which if not fulfilled is followed up with written sanctions. If this sanction is not complied with by the notary concerned, subsequent sanctions can be imposed in stages.