DIGITAL LIBRARY
| JUDUL | : | PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP SELECTIVE POLICY KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN | |
| PENGARANG | : | YUDEA CHRISTIAN ALROBERTO | |
| PENERBIT | : | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | |
| TANGGAL | : | 2024-08-23 |
ABSTRAK
Kata Kunci : Imigrasi, Izin Tinggal, Overstay, Deportasi
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah
Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi
keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan
keimigrasian berupa layanan dokumen perjalanan, visa dan izin tinggal, imigrasi
melaksanakan penegakan hukum dan pengamanan negara berupa tindakan administratif
keimigrasian bagi orang asing yang melanggar ketentuan peraturan perundangan maupun yang
melebihi izin tinggal yang diberikan (overstay), imigrasi sebagai fasilitator pembangunan
kesejahteraan masyarakat dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Indonesia di zaman sekarang ini menjadi negara yang banyak dimasuki orang-orang
asing, dengan berbagai tujuan yaitu investasi, bekerja, agama, sosial budaya, dan berkeluarga
dengan warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi warga
negara asing yang akan masuk wilayah Indonesia namun tetap dengan mengutamakan
kebijakan selektif yakni hanya waarga negara asing yang memberikan manfaat dan tidak
membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan tinggal di
wilayah Indonesia.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin sebagai unit pelayanan teknis Kementerian
Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat wilayah kerja yaitu Kota Banjarmasin, Kota
Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten
Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.
| NO | DOWNLOAD LINK |
| 1 | FILE 1 |
File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI