Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Tanah Laut memiliki tanggung jawab penting dalam membina pemilih yang terinformasi dan cerdas melalui inisiatif pendidikan pemilih. Mereka telah menggunakan berbagai strategi sosialisasi yang menargetkan berbagai kategori pemilih, termasuk pemilih pemula, pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat dan agama. Program ini bertujuan untuk mengilhami kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai Tingkat pengetahuan masyarakat Tanah Laut dalam menggunakan hak pilih secara aktif, serta untuk mengkaji peran Komisi Pemilihan Umum dalam membentukpemilih cerdas di Kabupaten Tanah Laut, kendala Komisi Pemilihan Umum dalam membentukpemilih cerdas di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data meliputi proses mereduksi data, serta menyajikan data yang dihasilkan dan menarik Kesimpulan berdasarkan data tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Tanah Laut dalam menggunakan hak pilihnya secara umum sudah cukup baik. Namun, masih ada sebagian penduduk yang belum menggunakan hak pilihnya secara aktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya tambahan untuk memastikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pemilu menjadi lebih merata di Tanah Laut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memainkan peran penting dalam menumbuhkan kesadaran pemilihdiantara pendudukKabupaten Tanah Laut. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai yang mampu melakukan sosialisasi terkait dengan program-program pendidikan pemilih menjadi kesulitan utama yang dihadapi KPU dalam membentuk pemilih cerdas di Kabuppaten Tanah Laut. Laporan ini menyarankan agar KPU berkolaborasi dengan Universitas dan Instansi atau Lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat umum untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang prosedur pemilu yang benar dan sah untuk menghindari pelanggaran hukum.