Penelitian ini mengkaji kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalamperspektif Undang-Undang MD3 dan Konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang MD3,DPD memiliki keterbatasan kewenangan yang tidak sepenuhnya merefleksikan amanat Pasal22DUUD1945.KeterbatasaniniberdampakpadaefektivitasDPDdalammewakilidaerahdanberkontribusi dalam proses legislasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi dampak hukum dariketerbatasantersebut danmengusulkan perubahandalam UU MD3 dankonstitusi untukmemperkuat peran DPD. Usulan perubahan mencakup pemberian hakveto kepada DPDterhadaprancanganundang-undangyangbertentangandengankepentingandaerahdanpemberian kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomidaerah.Denganperubahanini,diharapkanDPDdapatlebihefektifdalammewujudkanrepresentasipolitikwilayahdan mendukungdesentralisasiasimetris diIndonesia.