Pengaturan mengenai pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bagaimana mekanisme pemekaran suatu wilayah menjadi daerah otonomi baru. Namun dalam UU No. 25/2014 tidak ada menjelaskan secara eksplisit tentang moratorium pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru. Dalam UU No. 23/2014 secara jelas mengatur pemekaran daerah menjadi daerah otonomi baru apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam UU No. 23/2014. Oleh karena itu, kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidak seharusnya dilakukan karena pada dasarnya suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi daerah persiapan akan dikembalikan kedaerah induk apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada tahapan evaluasi akhir.

Pengaturan mengenai moratorium pemekaran daerah tidak diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum bagi setiap daerah dalam melaksanakan asas desentralisasi yang memungkinkan daerah dalam menjalankan asas otonomi. Sehingga, kebijakan moratorium pemekaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidak memiliki landasan hukum dalam pengaturannya. Sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan dasar konstitusi bahwa setiap daerah yang mengusulkan pemekaran daerah otonomi baru di Indoensia memiliki hak untuk menjalankan asas otonomi daerah dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait kebijakan moratorium daerah yang mempertegas bahwa suatu wilayah yang telah diusulkan untuk pemekaran daerah otonomi baru bisa dilakukan penangguhan oleh sebab faktor-faktor tententu yang menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat.