Abstrak : Latar Belakang : Jual beli adalah suatu aktivitas ekonomi dimana penjual dan pembeli menjual barang atau jasa berdasarkan suatu perjanjian. Suatu kontrak penjualan dapat dibuat secara lisan atau tertulis, dan kedua pihak diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Namun, permasalahan sering terjadi, seperti keterlambatan pembayaran dari pabrik ke tengkulak, sehingga berdampak pada pembayaran ke petani. Tujuan : Untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli lisan serta dampak keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga. Metode : Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan hukum normatif melalui metode kepustakaan juga bersifat perspektif analitis. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil : Perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit secara lisan dianggap sah dan mengikat berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata. Sepanjang suatu perjanjian lisan tidak melanggar undang-undang, norma-norma sosial, atau ketertiban umum serta memenuhi syarat-syarat hukum perjanjian, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli kelapa sawit, perjanjian antara tengkulak dan petani terjadi secara lisan, namun tetap dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga (seperti Pabrik Kelapa Sawit), maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan penundaan pembayaran oleh tengkulak kepada petani, karena transaksi jual beli antara petani dan tengkulak adalah terpisah dari pihak ketiga.

Kata kunci : Hukum Perdata; Perjanjian; Jual beli; Kelapa Sawit.

Abstract :Background: Buying and selling is a fundamental economic activity involving sellers and buyers engaging in transactions for goods or services based on mutual agreement. These agreements can be verbal or in writing, with both parties obligated to adhere to the agreed-upon terms. However, issues often arise, such as delayed payments from factories to middlemen, impacting payments to farmers. Objective: This study seeks to analyze the validity of oral sales and purchase agreements and the ramifications of late payments from third parties. Method: The research adopts a normative legal approach using library methods and an analytical perspective, involving the analysis of primary and secondary legal materials. Results: Verbal sales and purchase agreements for fresh oil palm fruit bunches are deemed valid and enforceable based on the principle of freedom to contract within the Civil Code. Provide that the verbal agreement is in line with legal requirements and does not violate morality or public order, it is considered valid for the relevant stakeholders. In the context of palm oil transactions, verbal agreements between middlemen and farmers hold legal force. A delay in payment from a third party, such as a palm oil mill, cannot serve as a basis for the middleman's delayed payment to the farmer, as the sale and purchase transaction between the farmer and the middleman is distinct from the involvement of the third party.

Keywords: Civil law; Agreements; Buying and selling; Palm oil.