Tujuan penelitian ini Apakah organisasi profesi Notaris harus bersifat tunggal Bagaimana pengawasan terhadap organisasi tunggal apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolalaan organisasi metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hokum dengan cara mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau data sekunder. Sebagaimana telah diuraikan di atas, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia Berdasarkan jenis data yang digunakan tersebut bersifat umum dan bersifat khusus untuk selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan (conclusion). Hasil penelitian Pertama : bahwa Organisasi profesi Notaris tidak harus bersifat tunggal karena Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris”. Tidak dimaknai harus bersifat Tunggal. Karena frasa “satu” dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat diartikan sebagai satu organisasi yang jumlahnya tidak Tunggal atau jamak. Kedua : Pengawasan terhadap organisasi Tunggal dalam pengelolaan organisasi adalah belum maksimal. Karena terjadi monopoli dan juga terjadi aspirasi anggota yang kerap kali tidak tersampaikan dan tersalurkan. Karena ada kelompok dominan dalam organisasi Tunggal, sehingga organisasi Tunggal tidak berdampak sehat terhadap kelangsungan kehidupan profesi Notaris.