Pornografi anak di Indonesia semakin meresahkan seiring dengan kemajuan teknologi yang memudahkan akses ke konten tersebut. Peredaran pornografi di internet melalui berbagai platform seperti blog, media sosial, dan iklan online telah menimbulkan kecemasan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, khususnya pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk menganalisis isu tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban pornografi antara lain kemiskinan, kurangnya pengawasan orang tua, dan lingkungan yang buruk. Selain itu, kelemahan masyarakat dalam memberikan pendidikan agama, kurangnya pengawasan terhadap anak dalam menggunakan teknologi, dan pengaruh budaya asing juga turut memperburuk situasi ini. Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diatur dalam undang-undang, seperti Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana terkait pornografi diatur dalam Pasal 37 jo Pasal 11 undang-undang pornografi. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Upaya untuk melindungi anak dari dampak pornografi melibatkan tindakan preventif, seperti memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan teknologi, dan penguatan nilai-nilai agama serta budaya lokal. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menindak pelaku pornografi anak dan melindungi hak-hak anak secara efektif.