ABSTRAK

WAHYU JUARI SULISTIONO, 2220421310002, 2024, Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dalam Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Tanah Laut, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, dibawah bimbingan                                      Bapak Dr. Gazali Rahman, M.Si

            Penelitian ini brtujuan untuk menganalisis pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Dalam Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Tanah Laut, Pendekatan penelitian adalah dengan kualitatif dengan Lokasi di Kabupaten Tanah Laut. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder , yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara , observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif model dari Miles dan Huberman yang terdari dari reduksi data, penyajian data, dan Kesimpulan. Kredibilitas data dengan Triangulasi.

            Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengadopsi kerangka kerja yang terstandarisasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Namun, implementasi ini menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak, keterlambatan BPBD dalam mengeluarkan Tanggap Darurat, serta kurang optimalnya anggaran yang tersedia. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas penanganan bencana dan memerlukan koordinasi yang lebih baik antar SKPD untuk meningkatkan respons terhadap bencana banjir. Dinas Sosial memegang peran penting dalam implementasi SPM, dengan tanggung jawab menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) luar panti. Lima dasar SPM Bidang Sosial yang menjadi fokus dalam penanganan PPKS adalah korban bencana, disabilitas luar panti, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan gelandangan/pengemis. Pelaksanaan SPM ini melibatkan proses perencanaan yang terintegrasi dalam Renstra dan Renja, persiapan intervensi saat terjadi bencana, serta pengawasan dan evaluasi pasca intervensi.

            Kesimpulan Penelitian ini implementasi SPM ini masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak, keterlambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengeluarkan Tanggap Darurat, dan kurang optimalnya anggaran yang tersedia. Selain itu, jumlah dan kompetensi personel yang terlibat dalam penanganan bencana juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas respons. Proses identifikasi korban dan penyusunan data awal, meskipun memakan waktu, sangat penting untuk memastikan respons yang efektif.

Kata Kunci :Implementasi, Perlindungan Sosial Korban Bencana Banjir, SPM Bidang Sosial