PREFERENSI POLITIK HABIB DALAM KONTESTASI DPD RI  DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN SELATAN PADA PEMILU 2024. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pembimbing Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos, M.Si.

Kata Kunci : Preferensi Politik, DPD RI

Jalannya Pemerintahan salah satunya ditentukan oleh Legislatif  dalam Konteks Trias Politika. Salah satu unsur dalam legeslatif adalah keberadaan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI kaitan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemilu sebagai sarana demokrasi dalam memilih anggota DPD RI menjadi sangat penting. Sementara DPD RI terpilih akan ditentukan oleh pilihan masyarakat saat Pemilu.

Seseorang dalam menentukan pilihan akan ditentukan oleh preferensi politik yang dipahaminya sehingga menghasilkan tindakan dalam bentuk keputusan. Secara umum preferensi politik adalah kecendrungan pilihan politik seseorang yang berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang. Preferensi ini akan terwujud kedalam sebuah tindakan politik. Tindakan politik tersebut diwujudkan dari nilai-nilai politik yang diyakini seseorang, sehingga menjadi faktor yang sangat menentukan untuk mengarahkan dan mempengaruhi situasi politik yang dihadapinya.

Preferensi Politik Dalam Kontestasi DPD RI  Dapil Kalimantan Selatan Pada Pemilu 2024 dapat disimpulkan bahwa mayoritas Pemilih di Kalimantan Selatan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap habib yang terkonfirmasi dari hasil Pemilu 2024 yang Kembali menempatkan dua Habib sebagai anggota DPD RI  Periode 2024-2029 setelah pada Periode 2019-2014 ada tiga Habib yang terpilih mewakili Kalimantan Selatan.

Dalam rangka Politik dan Demokrasi yang baik maka ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan dalam mendorong Pemilu agar pilihan politik tidak lagi berdasarkan Preferensi Politik tertentu yakni dengan melakukan yang Pendidikan Politik kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi DPD RI harus terus ditingkatkan dan dikembangkan agar masyarakat semakin memahami makna dan hakekat Pemilu. Selain itu juga perlu mendorong Penyelenggara dan Peserta Pemilu lebih mensosialisasikan profil dan rekam jejak calon DPD RI.