Penulisan tesis ini membahas tentang EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MEMBUAT AKTA OTENTIK. Secara teknis menentukan bagaimana Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Pejabat Umum Yang Membuat Akta Otentik, dan Bagimana Pengaturan Ius Consituendum Terhadap Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Menurut hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa : Pertama, Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum memiliki peran vital dalam sistem administrasi pertanahan Indonesia. Namun, ketiadaan pendidikan khusus yang terstandarisasi untuk PPAT menciptakan kesenjangan signifikan antara status dan kompetensi yang diharapkan. Situasi ini menimbulkan berbagai implikasi serius, termasuk variasi dalam kualitas layanan, peningkatan risiko kesalahan dalam pembuatan akta, potensi tantangan hukum, dan dampak pada kredibilitas profesi. Kesenjangan ini juga berpengaruh pada perlindungan konsumen, standarisasi praktik, dan pengembangan profesional PPAT. Kedua Standardisasi pendidikan dan urgensi pembentukan Undang-Undang PPAT. Terkait pendidikan, diusulkan adanya program khusus setara pascasarjana yang wajib diikuti oleh semua calon dan PPAT yang sudah menjabat, dengan kurikulum komprehensif mencakup hukum pertanahan, administrasi, etika profesi, dan keterampilan praktis. Sementara itu, pembentukan Undang-Undang PPAT dianggap krusial untuk mengkodifikasi aturan yang saat ini masih tersebar, memenuhi syarat pembuatan akta autentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdata, memperjelas kewenangan PPAT, dan mengatasi berbagai isu terkait profesi ini. Meskipun Rancangan Undang-Undang PPAT telah dibuat pada 2019, belum ada tindak lanjut signifikan. Kedua aspek ini dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat kedudukan hukum PPAT, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan profesionalitas dalam administrasi pertanahan di Indonesia